Peraturan

Undang-undang Perpajakan

• Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai
• Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang  New !!!
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 [Batang Tubuh] | [Penjelasan] tentang Pengampunan Pajak  
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 [Batang Tubuh] | [Penjelasan] tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
• Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU. Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
• Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 [Batang Tubuh] | [Penjelasan] tentang Perubahan Keempat Atas UU. Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
• Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 [Batang Tubuh] | [Penjelasan] tentang Perubahan Ketiga Atas UU. Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
• Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
• Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas UU. Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
• Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas UU. Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Peraturan Pelaksanaan UU. Pajak Penghasilan

• Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).  New !!!
• Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya.
• Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 191/PMK.010/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016.  
• Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-36/PJ/2015 tanggal 12 Oktober 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya. | Lampiran II | Lampiran IV | Lampiran V |  (Berlaku untuk pengisian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2015 dan seterusnya)
• Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-32/PJ/2015 | Lampiran tanggal 7 Agustus 2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.
• Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-19/PJ/2014 tanggal 3 Juli 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya.
• Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-32/PJ/2013 | Lampiran tanggal 25 September 2013 tentang Tata Cara Pembebasan Dari Pemotongan Dan!Atau Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Yang Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
• Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ/2014 tanggal 17 September 2014 tentang Penegasan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 107/PMK.011/2013 tanggal 30 Juli 2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
• Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
• Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-14/PJ/2013 tanggal 18 April 2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pasal 26.
• Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-43/PJ/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa
• Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-32/PJ/2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang Bentuk Formulir SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dan Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 21 dan/atau 26
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 83/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian atas Imbalan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja. (Mencabut KMK Nomor : 466/KMK.04/2000, berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009)
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 82/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan Dari Penjualan atau Pengalihan Harta di Indonesia, kecuali Yang Diatur Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. (Berlaku mulai tanggal ditetapkan)
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 81/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya. (Mencabut PMK. Nomor : 83/PMK.03/2006, berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 80/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009 tentang Sisa Lebih Yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan Yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan. (Berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009)
• Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 30/PJ/2009 tanggal 27 April 2009 tentang Tata Cara Pemberian Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
• Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 28/PJ/2009 tanggal 20 April 2009 tentang Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Peraturan Pelaksanaan UU. Pajak Pertambahan Nilai

• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 92/PMK.03/2020 tanggal 22 Juli 2020 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Keagamaan Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.  New!!!
• Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-4/PJ/2020 tanggal 3 Februari 2020 tentang Penegasan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kepelabuhanan Tertentu Kepada Perusahaan Angkutan Laut Yang Melakukan Kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri.  
• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.010/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak Yang Atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.  
• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 56/PMK.03/2016 tanggal 8 April 2016 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut Yang Telah Diberikan Serta Pengenaan Sanksi.  
• Peraturan Pemerintah RI Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 2 November 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
• Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 2015 tanggal 16 September 2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai.
• Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-29/PJ/2015 tanggal 23 Juli 2015 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN). Terhitung mulai masa Juli 2015
• Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-28/PJ/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Sertifikat Elektronik.
• Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-10/PJ/2015 tanggal 2 Maret 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Jalan Tol.
• Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-25/PJ/2014 tanggal 23 September 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dirjen Pajak Nomor : Per-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).
• Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-16/PJ/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.
• Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-17/PJ/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 151/PMK.03/2013 tanggal 11 November 2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak
• Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-08/PJ/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak
• Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
• Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-24/PJ/2012 tanggal 22 Nopember 2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 74/PMK.03/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mempunyai Peredaran Usaha Tidak Melebihi Jumlah Tertentu
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 78/PMK.03/2010 tanggal 5 April 2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 79/PMK.03/2010 tanggal 5 April 2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu
• Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-05/PJ/2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak Tahun 2012
• Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-44/PJ/2010 tanggal 6 Oktober 2010 tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
• Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-45/PJ/2010 tanggal 6 Oktober 2010 tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (Spt Masa Ppn)Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan
• Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-13/PJ/2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Bentuk, Ukuran dan Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak
• Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-10/PJ/2010 tanggal 9 Maret 2010 tentang Dokumen Tertentu Yang Kedudukannya Dipersamakan Dengan Faktur Pajak

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang KUP

• Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-09/PJ/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak.  
• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 117/PMK.03/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.  
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 - English Version tanggal 12 April 2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.
• Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak.
• Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak. | Berlaku mulai 30 Mei 2013.
• Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-5/PJ/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Percepatan Investasi Dengan Kriteria Tertentu Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat Di Badan Koordinasi Penanaman Modal.  
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 244/PMK.03/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 229/PMK.03/2014 tanggal 18 Desember 2014 tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa.
• Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Konsultan Pajak. | Berlaku surut sejak 9 Desember 2014
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 202/PMK.03/2015 tanggal 11 November 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan.

Peraturan Perpajakan Lainnya

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 239/PMK.03/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). New!!!
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 86/PMK.03/2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. 
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 44/PMK.03/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. 
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 29/PMK.03/2020 tanggal 7 April 2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perpajakan Dalam Keadaan Kahar Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019. 
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 28/PMK.03/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019. 
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 23/PMK.03/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona. 
• Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2019 tanggal 26 November 2019 tentang Surat Pemberitahuan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 210/PMK.01/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. New!!!
• Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-07/PJ/2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Dokumen Dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen Dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak. 
  • PER-07/PJ/2016 Lampiran I s.d. IV
  • PER-07/PJ/2016 Lampiran V s.d. XI
  • PER-07/PJ/2016 Lampiran XII s.d. XIX
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 119/PMK.03/2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Instrumen Investasi Di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak. 
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 118/PMK.03/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.         
• Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tanggal 17 Desember 2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah.
• Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 29/PJ/2009 tanggal 22 April 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 16/PJ/2005 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
• Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 27/PJ/2009 tanggal 7 April 2009 tentang Tata Cara Penatausahaan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak Dalam Rangka Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak BesarOrang Pribadi.
• Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-02/PJ./2006 tanggal 1 Februari 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Sehubungan dengan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Bendaharawan atau Penanggung Jawab Pengelolaan Penggunaan Dana BOS di Masing-masing Unit Penerima BOS. | Aspek Perpajakan Dana BOS

Amnesti Pajak (Tax Amnesty)

Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 [Batang Tubuh] | [Penjelasan] tentang Pengampunan Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 118/PMK.03/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 119/PMK.03/2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Instrumen Investasi Di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 122/PMK.08/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Investasi Di Luar Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 123/PMK.08/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Instrumen Investasi Di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 127/PMK.010/2016 tanggal 23 Agustus 2016 tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui Special Purpose Vehicle.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-07/PJ/2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Dokumen Dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen Dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak. | PER-07/PJ/2016 Lampiran I s.d. IV | PER-07/PJ/2016 Lampiran V s.d. XI | PER-07/PJ/2016 Lampiran XII s.d. XIX

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-10/PJ/2016 tanggal 19 Agustus 2016 tentang Perubahan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-07/PJ/2016 tentang Dokumen Dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen Dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-11/PJ/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Formulir Amnesti Pajak

FAQ

FAQ Amnesti Pajak Lengkap (423.72 KB)
FAQ Amnesti Pajak Update 15082016 (275.07 KB)

Anda memerlukan formulir pajak seperti SPT Tahunan, SPT Masa, Bukti Pemotongan atau SSP, silakan klik di sini.

Baca selengkapnya [...]

Advertisement