Mengenal Undang-undang Perpajakan Indonesia dan Perubahannya

Untuk sebagian kalangan, mengenal undang-undang perpajakan mungkin bukan sesuatu yang penting, bahkan mungkin merasa tidak perlu. Tetapi pada sebagian kalangan yang lain, justru itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan, karena di sanalah tempat mengembalikan semua permasalahan yang berkaitan dengan pajak.

Namun menurut saya, tidak ada ruginya seandainya anda mengetahui undang-undang apa saja yang mengawal berputarnya sistem perpajakan di Indonesia.

Karena sangat dinamisnya pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia, apalagi sejak reformasi perpajakan tahun 1983, maka jangan heran jika kita melihat sering sekali undang-undang perpajakan kita mengalami perubahan melalui amandemen. Bahkan yang paling dramatis adalah undang-undang Pajak Penghasilan yang dalam kurun waktu 1983 sampai dengan 2008, telah empat kali mengalami perubahan.

Berikut adalah undang-undang perpajakan yang berlaku sejak reformasi perpajakan tahun 1983 hingga sekarang :

1. Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, telah mengalami beberapa kali perubahan dengan UU. Nomor 9 tahun 1994, UU. Nomor 16 tahun 2000 dan terakhir UU. Nomor 28 tahun 2007 yang efektif berlaku mulai tahun pajak 2008.
2. Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, telah mengalami beberapa kali perubahan dengan UU. Nomor 7 Tahun 1991, UU. Nomor 10 Tahun 1994, UU. Nomor 17 Tahun 2000 dan terakhir UU. Nomor 36 Tahun 2008 yang efektif berlaku mulai tahun pajak 2009.
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, telah mengalami beberapa perubahan dengan UU. Nomor 11 Tahun 1994, dan UU. Nomor 42 Tahun 2009.
4. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, telah mengalami perubahan terakhir dengan UU. Nomor 12 tahun 1994.
5. Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterei
6. Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, telah mengalami perubahan dengan UU. Nomor 20 Tahun 2000.
7. Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, telah diubah dengan UU. Nomor 17 tahun 2006.
8. Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai telah mengalami perubahan dengan UU. Nomor 39 Tahun 2007.
9. Undang-undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
10. Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (tax treaty)
11. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah mengalami perubahan dengan UU. Nomor 34 Tahun 2000.

Itulah beberapa undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia yang perlu kita ketahui.
Pada kesempatan yang akan datang insya Allah saya akan buat tulisan-tulisan singkat tentang banyak hal terkait dengan pajak.

Baca Juga Artikel Terkait :

Advertisement